Ket. foto: Kepala Bappeda Samarinda, Ananta Fatuhurrozi.
Pojokmedia.com Samarinda – Ancaman banjir dan longsor yang terus terjadi di sejumlah wilayah Samarinda mulai berdampak pada sektor pendidikan.
Beberapa sekolah diketahui berdiri di area rawan bencana, sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kini menyiapkan langkah antisipatif berupa relokasi serta penataan ulang tata ruang agar proses belajar mengajar tidak lagi terganggu.
Persoalan ini menjadi pokok bahasan dalam rapat koordinasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda pada Senin (3/11/2025).
Dari hasil evaluasi awal, terdapat empat sekolah yang menjadi prioritas penanganan, yaitu SMPN 48 di Jalan Proklamasi, SMPN 24 dan SDN 013 di Jalan Suryanata, serta SMPN 27 di kawasan Batu Cermin.
Kondisi banjir dan pergeseran tanah di empat titik tersebut telah berlangsung cukup lama, namun dalam beberapa tahun terakhir intensitasnya meningkat seiring padatnya pembangunan permukiman di sekitar sekolah. Akibatnya, sejumlah ruang kelas tidak lagi bisa digunakan optimal karena terendam air setiap kali hujan deras turun.
Kepala Bappeda Samarinda, Ananta Fatuhurrozi, menjelaskan bahwa permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, melainkan juga menyangkut keselamatan peserta didik dan keberlangsungan kegiatan pendidikan.
Menurutnya, pemerintah memandang relokasi maupun rekayasa bangunan sebagai langkah penting yang harus segera difinalisasi.
“Temuan ini masih bersifat sementara. Dinas Pendidikan telah mengusulkan sejumlah alternatif lokasi yang dinilai lebih aman dan memungkinkan untuk dijadikan tempat relokasi,” ujar Ananta dengan nada hati-hati.
Ia menegaskan, keputusan akhir belum ditetapkan karena masih memerlukan tinjauan lapangan guna memastikan kelayakan dan keamanan setiap lokasi yang diusulkan.
“Sebagian sekolah mungkin cukup direkayasa bangunannya, namun sebagian lain memang perlu dipindahkan. Arahan dari Bapak Wali Kota adalah agar kami meninjau ulang titik-titik tersebut dan menentukan langkah yang paling tepat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ananta memaparkan bahwa penentuan lokasi baru akan mempertimbangkan beberapa aspek penting.
“Yang utama, lokasinya harus tetap terjangkau bagi siswa agar tidak menyulitkan akses ke sekolah. Selain itu, kami mengutamakan penggunaan lahan milik pemerintah agar tidak perlu melalui proses pembebasan. Tetapi bila tidak memungkinkan, tentu akan disiapkan skema pembebasan lahan,” terangnya.
Ia menambahkan, pemerintah masih mempertimbangkan dua opsi utama dalam penanganan kasus ini. Jika lokasi pengganti tidak tersedia, maka solusi yang diambil adalah memperkuat konstruksi sekolah agar tahan terhadap potensi banjir dan longsor.
“Apabila relokasi tidak memungkinkan, maka perbaikan dan peninggian bangunan akan menjadi pilihan. Namun jika risiko bencana terlalu tinggi, relokasi tetap menjadi langkah utama, meskipun biayanya lebih besar,” kata Ananta menegaskan.
Rapat lanjutan akan kembali digelar pada pekan depan untuk memutuskan skema penanganan yang paling efektif bagi keempat sekolah tersebut.
“Dalam pertemuan berikutnya, kami akan memfinalkan lokasi yang paling layak untuk mendukung keberlanjutan kegiatan belajar tanpa terganggu ancaman bencana,” tutupnya.
