pojokmedia.com/ — Keterlambatan pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki penyebab longsor di Kilometer 28, Desa Batuah, Kutai Kartanegara, menuai protes dari kelompok sipil. Aliansi Pemuda Tani Jaya Bersatu kembali turun ke jalan menuntut kejelasan komitmen pemerintah provinsi, Kamis, (26/6/2025).
Massa aksi menggelar unjuk rasa di dua titik secara serentak yakni di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda, dan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta. Dalam tuntutannya mereka mendesak pembentukan tim independen yang kredibel dan berpihak pada masyarakat terdampak.
“Kami turun ke jalan karena hingga hari ini belum ada pembentukan tim independen seperti yang disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ini bukan sekadar administrasi, ini menyangkut keselamatan warga,” kata Ketua Aliansi, Andi Hafiz.
Menurut Andi, longsor yang terjadi pada awal 2025 telah menyebabkan kerusakan serius pada permukiman warga dan mengganggu akses jalan utama. Namun, hingga kini belum ada langkah konkret yang diambil pemerintah untuk mengusut akar persoalan.
Ketua Tim Kuasa Hukum Aliansi, Ronni Hidayatullah, menegaskan bahwa tim investigasi yang dibentuk harus melibatkan berbagai unsur, termasuk masyarakat Batuah yang terdampak langsung.
“Kalau timnya hanya dari pemerintah atau perusahaan, hasilnya bisa bias. Harus ada keterlibatan warga dan pengawasan independen,” ujar Ronni.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan kajian internal aliansi, aktivitas tambang PT Bara Multi Sukses Sarana (PT BSSR) diduga kuat menjadi pemicu longsor. Aktivitas pertambangan, menurut Ronni, dilakukan terlalu dekat dengan kawasan permukiman warga, padahal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012 jelas telah mengatur batas minimal ialah 500 meter.
“Di lapangan, aktivitas tambang berjarak tak sampai 100 meter dari rumah warga. Ini pelanggaran serius yang seharusnya segera ditindak,” ucapnya.
Ronni juga mengingatkan adanya indikasi upaya penghilangan barang bukti oleh pihak perusahaan, seperti penutupan lokasi disposal pasca RDP.
Ia mendesak Kementerian ESDM untuk turun langsung ke lokasi dan menghentikan sementara seluruh operasi PT BSSR.
“Kami minta inspektorat tambang bertindak tegas. Hentikan aktivitas tambang sampai investigasi tuntas dan ada kepastian hukum,” ujarnya.
Lebih jauh, Aliansi Pemuda Tani Jaya Bersatu menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga pemerintah membentuk tim independen dan mengambil langkah korektif.
“Kami tidak akan berhenti sampai keadilan untuk warga Batuah ditegakkan,” timpal Ronni.
